Lapas Besi lakukan Audensi Bersama Stakeholder Dalam Pengurusan Izin Klinik

CILACAP – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Besi Pulau Nusakambangan menggelar audiensi dengan beberapa stakeholder dalam hal proses perizinan operasional Klinik Pratama Lapas Besi, Rabu (18/12/2024).

Kepala Lapas Besi, Teguh Suroso dalam kegiatan audiensi kali ini didampingi oleh Kasubbag Tata Usaha Yudha Indrajati, Kepala Seksi Binadik Sugeng Sayogo, dr. Khalda, dr. Maskur dan Perawat Chindy Siffri.

Baca juga: Yoga Ananto Putra : Pentingnya kerjasama lintas sektor dalam pencegahan TPPO

Bertempat di ruang aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hadir beberapa stakeholder dari Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kabupaten Cilacap.

Baca juga: Gelar Bazar Murah Ramadhan, Pangdam IV/Diponegoro: Demi Penuhi Bahan Pokok Masyarakat Jelang Lebaran

Berkesempatan melakukan pemaparan, dr. Khalda selaku penanggung jawab Klinik menjelaskan terkait Profil Klinik Lapas Besi. 

Dirinya menjelaskan bahwa Klinik Lapas Besi sudah memenuhi syarat kriteria dari bagian SDM dan kemudian perjanjian dengan pengelola limbah B3 serta laboratorium juga sudah terpenuhi. 

Baca juga: Imigrasi Cilacap Dapat Kunjungan Kerja BNN

Kepala Lapas Besi, selanjutkan menambahkan terkait beberapa hal yang masih dilengkapi oleh Lapas Besi dalam hal Sarana dan Prasarana serta administrasi lainnya seperti SLF, KKPR, SPPL.

"Agar bisa beroperasi, maka klinik harus memiliki izin dan pengurusan izin tersebut harus melalui rekomendasi dari Dinkes, DPUPR, dan DLH Kabupaten Cilacap, Oleh karena itu, kami harap melalui kerjasama ini. Bapak dan Ibu dapat membantu menjelaskan hal-hal pokok terkait syarat perizinan klinik sehingga secepatnya kami siapkan dan lengkapi, " ungkap Teguh.

Baca juga: Berikan Kepuasan Masyarakat dalam Mengurus Paspor Kantor Imigrasi Cilacap gelar Kancil Ngapak Purbalingga

Ia menambahkan apabila klinik sudah berizin, maka Lapas Besi dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diharapkan dapat bermanfaat untuk Warga Binaan dalam meningkatkan derajat kesehatan dan terjaminnya hak-hak kesehatan.

(N.son/Reza)

Baca juga: SEMARANG - Sebagai penyelenggara layanan administrasi Badan Hukum Partai Politik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan pemutakhiran data partai politik mulai dari tingkat pusat hingga tingkat Provinsi.