Rakernis Pemasyarakatan 2024: Fokus Pada Pemenuhan Hak Asimilasi dan Integrasi

SEMARANG, INFO_PAS - Dalam pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemasyarakatan Tahun 2024 di The Wujil Resort and Conventions Ungaran pada Selasa (20/02), Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, menekankan tanggung jawab negara untuk memastikan pemenuhan hak-hak setiap warganya, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Dalam acara yang mengundang narasumber seperti Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Restoratif Pemasyarakatan Pujo Harinto, serta Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Erwedi Supriyatno, Kakanwil juga turut dihadiri oleh Kadiv Pemasyarakatan Kadiyono, Kadiv Administrasi Hajrianor, Kadiv Keimigrasian Is Edy Eko Putranto, dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Jawa Tengah.

Baca juga: Laka Laut di Selat Sunda, TNI AL Evakuasi Penumpang KMP Royce 1 yang Terbakar

Dengan tema "Percepatan Rencana Aksi Dalam Rangka Pemenuhan Hak Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan, " Kakanwil menegaskan bahwa hak-hak WBP dan Andikpas harus diperlakukan setara dengan hak warga negara lainnya. Tejo menekankan pentingnya memberikan perlakuan manusiawi kepada pelanggar hukum sebagai bagian dari kewajiban sebagai bangsa yang beradab. Ia juga menyoroti bahwa pengabaian terhadap hak-hak pelanggar hukum mencerminkan kurangnya kemampuan kita sebagai negara yang merdeka.

Hak-hak tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kakanwil berharap kegiatan ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang semakin kompleks dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Ia mendorong jajaran pemasyarakatan untuk menjaga soliditas dan sinergitas dengan stakeholder lain guna meningkatkan fungsi pemasyarakatan.

Baca juga: Yoga Ananto Putra : Pentingnya kerjasama lintas sektor dalam pencegahan TPPO

Setelah membuka acara, Kakanwil memberikan penguatan terkait arahan Presiden mengenai implementasi reformasi birokrasi, fokus pada lima aspek tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pelayanan, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi. Selanjutnya, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Restoratif Pemasyarakatan Pujo Harinto, serta Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Erwedi Supriyatno menyampaikan materi dalam acara tersebut.